Pages

Monday, 9 October 2017

Merayakan Fiscal Day Dengan Memahami Kebijakan Fiskal Terhadap Ekonomi Makro

Share it Please

Jumat pagi 6 Oktober 2017 di Kementerian Keuangan tepatnya bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang terletak di Gedung Notohamiprodjo. Pagi yang masih segar cocok ketika membincangkan sesuatu yang serius tapi santai. Kami, 15 Blogger yang fokus dengan lebih banyak konten keuangan bertukar pikiran dan menyerap wawasan soal keuangan negara yang berdampak untuk masyarakat bersama Bapak Hidayat Amir, PhD selaku Kepala Pusat Kebijakan APBN.

Saat itu serasa menerbangkan saya kembali ke masa sekolah dan kuliah. Jika dulu belajar hanya sebagai hapalan dan pemahaman masih meraba-raba dan belum begitu tahu fungsinya untuk masyarakat, namun di lobi BKF ini saya benar-benar mencerna kata demi kata yang terucap dari penjelasan Pak Hidayat.

Bapak Hidayat Amir, PhD

Kami membahas mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Utang Negara, Pajak, kebijakan Fiskal yang berefek pada ekonomi makro.

Seperti layaknya sebuah rumah tangga dalam keluarga, negara pun sama. Dalam kebutuhannya untuk sejahterakan masyarakat diperlukan pengaturan anggaran yang terpusat pada APBN yang dikelola pemerintah. Sekarang ini sangat terbuka dan transparan untuk masyarakat sehingga bisa ikut mengontrolnya.

Belajar dari hasil evaluasi pelaksanaan APBN 2016 dan perkembangan ekonomi 2017. Bahwa fiskal stabil, mempunyai kredibilitas dan ada keberlanjutan. Kebijakan fiskal yang mengacu pada kontrol pada pendapatan dan pengeluaran negara ini tentunya berdampak pada keadaan ekonomi masyarakat. Sehingga defisit terjaga di 2,49% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sejak tahun lalu gencarnya Tax Amnesty yang menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk sadar akan kewajiban membayar pajak sedikit menggairahkan penerimaan negara yang tetap tumbuh positif.

Efisiensi belanja pun ditingkatkan dengan menghemat belanja non prioritas dengan pemotongan anggaran sebesar 130T.

Jika ada berita pencabutan subsidi, selayaknya kita cari tahu. Apa sebabnya pemerintah melakukan itu? Tidak perlu bereaksi langsung tanpa dasar pemikiran atau mencari tahu alasannya dengan berteriak “pemerintah mencekik rakyat!”

Salah satu contoh, pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah sejak 2014 lalu, apa jadinya jika tidak dicabut? Justru masyarakat kecil yang tidak dapat menikmati subsidi tersebut karena justru masyarakat mampu lah yang banyak menikmatinya. Berapa juta kendaraan pribadi memakai BBM subsidi premium? Berapa banyak pula industri yang menguasainya?

Begitu pula soal pencabutan subsidi listrik yang dilakukan sejak setahun terakhir ini. Banyak pengguna listrik 900VA menjerit karena subsidinya dicabut. Padahal kenyataannya, pemakai 900VA adalah kebanyakan masyarakat mampu dan mayoritas punya usaha sendiri. Sedangkan masyarakat pengguna listrik 450VA membayar tidak sepadan dengan kemampuannya. Maka pemerintah mulai meninjau pengguna 450VA yang layak diberikan subsidi.

Subsidi tepat sasaran inilah yang membuat pendapatan dan pengeluaran juga memberi efek positif terhadap APBN.

Transfer anggaran ke daerah juga dievaluasi semampu apa daerah tersebut menyerap anggaran pusat agar tepat guna dan mampu mengalokasikan dana secara merata hingga ke bawah. Oleh karena itu, sumber daya manusia dan infrastruktur pun ditingkatkan.

Menurut Pak Hidayat, pembangunan ekonomi bukan hanya difokuskan pada kesejahteraan masyarakat saja namun lebih luas dari itu.

“Infrastruktur dan Sumberdaya Manusia (SDM) tak kalah penting diprioritaskan, mengingat kemajuan dua komponen ini dapat memotivasi masyarakat untuk melakukan sesuatu. Kemajuan ekonomi akan terdorong dengan sendirinya di masyarakat jika infrastruktur dan SDM mendukung.” Kata Pak Hidayat.

Mendukung infrastruktur dan SDM memerlukan biaya yang tak sedikit. Jangan heran jika ada utang ke luar negeri. Negara Indonesia itu luas dan sangat kompleks, bahkan memerlukan banyak faktor pendukung untuk pembangunannya.

Menurut Pak Hidayat, berutang itu wajar jika dalam kegiatan berutang di dalamnya ada aktivitas usaha.

“Aktivitas usaha inilah yang akan menumbuhkan perekonomian dan olahan utang yang menjadi prospek nilai positif di masa datang adalah tujuan yang terbaik. Jadi mengapa berutang? Karena ada potensi yang baik di masa datang.”

Jadi, utang digunakan lebih kepada investasi dalam wujud infrastruktur di 2016 yang tetap menjaga rasionya di 28% terhadap Produk Daerah Bruto (PDB) sehingga ekonomi tetaptumbuh 5,01%. Diwujudkan pula terhadap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah (LKPP).

Penerimaan perpajakan yang lebih realistis dan keterbukaan informasi membuat masyarakat lebih giat melakukan kewajibannya dan termotivasi untuk mencari tahu jalur pembayaran yang tepat. Sehingga pemerintah terbantu dalam melakukan kebijakan fiskal maupun moneter.

Pertumbuhan ecommerce yang kian meningkat bahkan menjamur, membuat pemerintah melakukan evaluasi terhadap hal ini, namun belum ada acuan yang pasti, masih menjadi rumusan dan peninjauan. Begitupula untuk pajak bagi pekerja seni dan kreatif, masih dalam status bahasan dan rumusan berdasarkan input masyarakat.

Melibatkan masyarakat dalam hal ini tentu saja banyak manfaatnya, era keterbukaan dapat membuahkan solusi yang fair, mudah-mudahan pemerintah benar-benar bijak dalam hal pengaturan pajak ini supaya menjadi acuan pasti yang tidak saling memberatkan.

Pada 2017 ini, Outlook Defisit lebih rendah dari 2,67% dari Produk Daerah Bruto yang lebih rendah dari target defisit APBNP-nya. Pengendalian utang pun dilakukan secara hati-hati yang berada di kisaran 28-29 terhadap PDB.

Kondisi kemajuan ini dibuktikan dengan peningkatan ke Investment Grade lembaga rating internasional; Fitch Moody’s Standard and Poor’s.

Kami pun memperoleh bocoran fokus APBN dari Pak Hidayat, bahwa target APBN 2018 lebih difokuskan pada pendapatan pemerintah yang didorong peningkatannya, program yang lebih terarah, pelayanan lebih baik, defisit terjaga, pelayanan ke masyarakat lebih baik dan momentum perbaikan ekonomi.



Tantangan ekonomi global dan lokal yang harus dihadapi dengan strategi yang lebih tepat. 

Belanja pemerintah pusat dianggarkan untuk kemiskinan dan kesenjangan, infrastruktur, menggenjot dan menggairahkan kembali sektor unggulan di bidang pertanian yang menjadi komoditi ekspor andalan. Dalam hal ini, sebaiknya Indonesia tak hanya mengekspor bahan baku tapi harus lebih ke mengolahnya. Jangan sampai kita ekspor bahan baku lalu kita impor kembali barang jadinya yang terbuat dari bahan yang kita ekspor.

Sektor unggulan dalam pariwisata dan perikanan pun tak kalah penting untuk dimajukan.

Aparatur negara dan pelayanan masyarakat serta pertahanan dan keamanan dan demokrasi yang terjaga juga berpengaruh pada tepatnya alokasi APBN di masa mendatang.

APBN yang kredibel tentunya harus terukur dan diaudit oleh lembaga berkompeten serta transparan dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Monitoring pembelanjaan dari 10 kementerian dan lembaga yang menerima anggaran terbesar pun perlu dilakukan agar tidak keluar jalur.


Dari pembahasan ini, sebab akibat adanya perubahan APBN dan mengapa negara berutang semakin dimengerti oleh saya yang sebelumnya hanya bisa mencaci maki pemerintah dan menganggapnya cenderung konsumtif. Saya kira, event seperti ini perlu dimassifkan ke masyarakat luas agar banyak yang paham dan bisa menggerakkan masyarakat untuk  melakukan sesuatu yang tepat untuk kemajuan ekonominya.


Semoga upaya pemerintah ini dapat melibatkan banyak masyarakat luas agar tujuan tercapai bersama, terutama fokus pembangunan dan alokasi dana untuk program peningkatan kesejahteraan, infrastruktur dan sumberdaya manusia itu tercapai berbanding lurus antara cita-cita dan upaya yang nyata dilakukan. Walau bergerak sedikit-sedikit namun pasti menuju perubahan yang lebih baik.

10 comments:

  1. Semoga anggaran belanja itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan rakyat dan memperbaiki sektor unggulan yang bisa menambah pendapatan negara. Meski tantangan tahun depan sulit tapi melihat tahun ini yang relatif stabil, ya tahun depan optimis membaik

    ReplyDelete
  2. Iya, utang itu sebenarnya instrumen juga untuk pembangunan. Menjadi investasi juga sbnrnya, karena ada timbangan pembangunan yang lebih masif dengan dana trsbt. Ampir ga ada negara tanpa utang sih. Tinggal jumlahnya aja. Nah, Indonesia masih dibawah dari standard maksimum. Aman.

    ReplyDelete
  3. Iya bener, Teh. Dulu saya yg termasuk reaktif saat subsidi BBM dicabut. Tapi suami bilang, coba deh baca-baca soal APBN tujuan negara kenapa itu dicabut. Akhirnya sekarang kalo ada apa-apa saya cari dulu sebabnya.
    Tapi, untuk sekarang ini, saya sih berharap pemerintah mulai concern dengan perkembangan digital yg memengaruhi perekonomian. Kan katanya kita mau AFTA (perdagangan bebas). Sebagian masyarakat kita sudah memeersiapkan diri, artinya pemerintah juga mesti gesit mengikuti dong ya.. ^_^

    ReplyDelete
  4. Fiscal day aeru banget, jadi banyak ilmu yang didapatkan. Berasa balik ke kuliah teh, apalagi tentang ekonomi makro

    ReplyDelete
  5. setuju, dengan pemerataan pembangunan terutama infrastruktur di berbagai daerah tak terjamah
    yang penting, diimbangi sama SDM-nya, secara kalo prioritas cuma SDA aja, lama-lama habis
    baca2 berita, saat ini seneng sih di kawasan timur sudah mulai bergeliat, kalo dulu kan fokusnya ke (pulau) Jawa aja, semoga lebih merata lagi

    ReplyDelete
  6. Gpp lah subsidi d cabut asal mampu aja kebeli, dr pd gelap gulita hihi. Harapannya semoga bisa merata karena masiiiihhhh bnyk daerah yg layanan publiknya tdk terfasilitasi seperti perbaikan jalan, listrik, air bersih dan sebagainya, memang tidak gampang karena msh bnyknya itu, tp berharap kan boleh semoga menjadi doa yang terealisasi. ��

    ReplyDelete
  7. Menarik ya cara pembahasan dan penyajian infografis dari BKF, jadi gampang dipahami. Padahal topiknya berat, hehehe...

    ReplyDelete
  8. sama, Mbak. Waktu kuliah ga gitu nyambung dengan makroekonomi. Di sini seperti langsung praktek bersama para ahlinya.

    ReplyDelete
  9. betul teh, semoga semua berjalan sesuai rencana ya dan kita sebagai blogger bisa ikut mengawal kebijakan2 pemerintah tsb :)

    ReplyDelete
  10. Ngomongin soal subsidi listrik, sejatinya salah satu alasan kenapa subsidi dicabut, agar pembangunan infrstruktur listrik di luar jawa bisa ditingkatkan. Gitu kira-kira teh

    ReplyDelete

Blogroll

About