Me and Around

Masalah perkebunan kelapa sawit yang tidak sederhana, kompleks dan memerlukan banyak prosedur dalam upaya penertibannya agar tak mengganggu lingkungan dan ekosistem yang ada. Di samping itu, kontrol terhadap pemerintah daerah juga perlu ditekankan agar dapat seriring sejalan dengan pemberlakuan aturan yang sudah terumus dalam ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Maraknya perizinan liar oleh sebagian pemimpin daerah yang kurang berkomitmen terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan membuat kontrol harus lebih ditingkatkan. Maka para pihak yang berkepentingan pun bersinergi turun tangan dalam mengawasi situasi yang kompleks tersebut.

Di hari ke-2 3rd International Conference and Expo on Indonesia Sustainable Palm Oil (ICE-Expo) 27 Maret lalu di Menara 165 jakarta, Bapak Sulistio dari KPK selaku Direktur penelitian dan pengembangan komisi pemberantasan korupsi hadir memberikan penjelasan keterlibatan KPK masuk ke perkebunan sawit untuk mengontrol potensi terjadinya korupsi dalam soal perizinan ilegal.

Bapak Sulistio berharap agar perizinan yang dilakukan tingkat Bupati harus ada jembatan perizinan antar lembaga atau instansi supaya sejalan.

Dalam hal ini, Gerakan Nasional Pengawasan Sumber Daya Alam dari KPK, memainkan peranan lebih dominan sebagai bentuk hadirnya negara dalam perkebunan sawit. Sehingga pengawasan berjalan sesuai fungsinya.

KPK juga merapatkan sinergi bersama GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) untuk selalu mengedukasi masyarakat dan pengusaha agar mau menjalankan usaha perkebunan sesuai koridornya. Sehingga lahirlah program Coaching Clinic dengan isi edukasi soal perkebunan sawit. Ini merupakan Capacity Building berupa workshop ISPO pada cabang-cabang GAPKI di daerah.

Selanjutnya KPK menyoroti soal data yang belum sepenuhnya ada sebagai tolak ukur pengambilan keputusan yang tepat baik untuk penentuan lahan atau produktivitas perkebunan sawit. Menurut Pak Sulistio, data sangat penting ada.

Soal pungutan dana terhadap Crude Palm Oil pun disinggung oleh Pak Sulistio, menurutnya walaupun produk turunan sawit tinggi juga produksinya namun harus ada alokasi tata kelola dana yang lebih tepat. Dana sawit ya hanya untuk sawit. Tidak dicampur adukkan dengan yang lainnya. Sehingga jelas alokasi dana yang masuk dan keluarnya.

Untuk itu, Bapak Azis Hidayat selaku Ketua ISPO menambahkan, untuk mendukung pengawasan terhadap tata laksana perkebunan sawit, penerapan ISPO semakin gencar disosialisasikan karena ISPO berfungsi juga sebagai kontrol semua aspek yang ada dalam perkebunan kelapa sawit. Bahkan dengan adanya ISPO, perusahaan akan menjadi jelas ada di koridornya melakukan berbagai prosedur yang memenuhi kriteria sehingga potensi korupsi dan pungutan liar dapat dihindari.

Semakin ISPO dikenal dunia semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia, akan menjadikannya acuan yang terpercaya dan memberikan kedaulatan penuh atas perekonomian yang sesuai amanah pada Pasal 33 UUD 1945.

Kemajuan ISPO hingga saat ini sudah menerbitkan 502 sertifikat terdiri dari 493 perusahaan,  koperasi swadaya dan 4 KUD Plasma dengan luas total areal 4.115.434 Ha, tanaman menghasilkan seluas 2.765.569 Ha, Total produksi TBS 52.209.749 ton/tahun dan CPO 11.567.779 ton/tahun. Produktivitas 18,81 ton/ha dan Rendemen rata-rata 22,23%.

Melihat pencapaian ini, sinergi bersama pihak lain dalam upaya kontrol tata laksana perkebunan kelapa sawit akan berjalan beriringan karena satu arah.

Melihat perhatian dan fokus kepada prosedur perkebunan kelapa sawit ini semakin membaik dan ada kepedulian setiap lembaga dan instansi, membuat optimis para petani dan pengusaha dalam menjalankan usahanya tanpa dihantui hal-hal yang dianggap menyimpang dari aturan.

Jika semua aturan dijalankan, mungkin tak akan ada lagi ekosistem yang rusak atau segala isu negatif yang selama ini sering muncul. Karena kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia jadi penting untuk diberi fokus perhatian agar berkelanjutan.